PK Sulit, Ujian Nasional Tetap Sesuai Rencana

30 11 2009

PEMERINTAH seharusnya langsung mengeksekusi ke- putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak penyelenggaraan ujian nasional (UN). Upaya peninjauan kem- bali (PK) hampir dipastikan tidak akan berhasil karena pemerintah tidak mungkin memiliki alat bukti baru.

“Amat mungkin besar di- tolak,” tegas pengamat hukum dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf pada Media Indonesia, kemarin.

PK merupakan upaya hukum yang sifatnya luar biasa.
Untuk dapat mengajukan PK, pemerintah harus memiliki temuan baru yang belum diajukan pada proses peradilan sebelumnya (novum). Atau, pemerintah menemukan kekeliruan yang sangat nyata dan tidak bisa diterima dari segi hukum, filosofi, serta sosiologi yang dilakukan hakim.

“Kalau tidak ada syarat itu, PK tidak bisa,” kata dia.

Pada kesempatan terpisah, pengamat hukum dari Universitas Indonesia Rudi Satrio menilai peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan yang melegalkan pelaksanaan UN harus diganti.
Pasalnya, regulasi itulah yang menjadi payung hukum pemerintah mengajukan PK.

Hal senada disampaikan ketua tim pemantau independen UN Mawardi Effendi di Padang, kemarin. “Pemerintah sebaiknya mengikuti keputusan MA karena memang pelaksanaan UN selama ini tidak terlalu baik,” kata Mawardi yang juga Rektor Universitas Negeri Padang (UNP).

Sementara itu, Mendiknas M Nuh di Surabaya, kemarin, meminta murid agar konsentrasi belajar karena UN 2010 tetap digelar sesuai dengan rencana.

Sumber  : MI, Senin, 30 Nop 2009


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: