Dirjen Mandikdasmen; Penerima DAK Harus Amanah

29 01 2010

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Suyanto, Ph. D, mengingatkan bahwa semua penanggung jawab Dana Alokasi Khusus (DAK) harus bisa amanah, menyalurkan dan memanfaatkan DAK sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Hal itu disampaikan Dirjen Mandikdasmen dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP, di Hotel Horison, Jl. Pelajar Pejuang 45, nomor 121, Buah Batu, Bandung, Kamis Malam (28/01).

“DAK untuk SMP ini memang baru pertama kali. Meski demikian, ini melibatkan jumlah uang yang tidak sedikit. Kurang lebih, totalnya 3,7 trilyun. Karena itu, akuntabilitas mejadi sangat penting,” kata Suyanto.

Untuk menjaga akuntabilitas, Suyanto menghimbau agar kepala dinas dan atau penanggung jawab DAK mempelajari Petunjuk Tekhnis (Juknis) DAK SMP, yang di dalamnya ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen, dan Surat Edaran Direktur Pembinaan SMP.

“Jangan mengabaikan itu, karena DAK di SD itu sudah ada yang memakan korban akibat tidak melakukan sesuatu sesuai dengan Juknisnya. Ini benar-benar saya ingatkan,” pesan Suyanto.

Suyanto menambahkan, bahwa DAK merupakan program yang mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pernah diundang KPK dan mendapat penjelasan tentang penelitian KPK di bidang pelaksanaan DAK.

“Dari situ ditemukan bahwa Juknis itu ternyata tidak diketahui oleh sekolah. Sekolah tidak mencatat barang milik negara. Karena itu, saudara-saudara jangan berhenti melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah,” lanjut Suyanto.

Kemudian, lanjut Suyanto, kelemahan lain yang bisa berimplikasi pada hukum pidana adalah pengarahan untuk membeli produk tertentu dari kepala dinas, atau bupati. Suyanto berharap, hal itu tidak dilakukan, karena bisa terjerat pasal monopoli.

Suyanto juga mengingatkan tentang fenomena pencatutan nama Dirjen Mandikdasmen oleh orang atau kelompok tertentu. Menurutnya, ada orang yang mengklaim sebagai orangnya Dirjen Mandikdasmen, dan mewajibkan pihak sekolah menyetor uang sebesar tiga juta rupiah agar pencairan DAK menjadi lancar.

“Dalam DAK, tidak menutup kemungkinan ada orang yang mengklaim sebagai orang Dirjen, orang Menteri, atau lainnya. Ini tidak benar. Harus ada klarifikasi, dan jangan takut melakukan klarifikasi; apa betul Pak Dirjen punya kebijakan untuk membeli produk tertentu, apa betul bahwa si A, si B, atau si C itu orang Pak Dirjen?” pesan Suyanto.

Selain itu, Suyanto juga menekankan pentingnya laporan berjenjang seperti; sekolah lapor kepada kepala dinas, kepala dinas lapor ke bupati, bupati lapor pada gubernur. Bila pola laporan ini tidak dilaksanakan, akan menunjukkan lemahnya sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan DAK.

Suyanto mengingatkan, bila sistem-sistem laporan yang telah ditetapkan tidak dilakukan, maka DAK akan dicabut oleh Dirjen Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

“Nah, hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan, kita harus berkerja dengan baik agar sekolah kita berkualitas, dan DAK ada manfaat yang maksimal. DAK ini melibatkan uang yang banyak untuk ukuran daerah saudara. Ini nanti akan menjadi pusat perhatian orang, baik dari penegak hukum, pengawas, dan juga LSM,” pesan Suyanto, yang kemudian dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai simbol peresmian pembukaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP.*


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: