BSNP: Ujian Tetap Digelar dengan Aturan yang Sama

30 11 2009
Ujian Nasional (UN) dipastikan tetap akan digelar. Meski Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi pemerintah, UN tetap dilaksanakan dengan aturan yang sama seperti yang lalu. Tidak ada yang berubah.

“UN tetap digelar dengan aturan yang sama. Nilai standar kelulusan 5,5 dan nilai 4 maksimal 2,” kata anggota Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Edi melalui telepon, Senin (30/11/2009).

Dia menjelaskan, terkait penolakan kasasi itu sebenarnya keputusan MA pada 14 Septemnber lalu serupa dengan keputusan pada sidang di pengadilan tingkat pertama.

“Tergugat pemerintah hanya diminta memperbaiki kualitas guru, sarana dan prasaran, sistem informasi, dan memperhatikan efek psikologi pada anak didik. Jadi tidak ada pelarangan,” jelas Mungin.

Menyikapi itu, sebenarnya telah dilakukan upaya peningkatan kualitas guru dengan melakukan uji kompetensi, sarana prasarana diperbaiki, dan dampak psikologis diimbangi dengan melakukan perbaikan, untuk UN 2010 akan dilaksanakan ujian utama, kemudian ada ujian susulan, dan ujian ulangan.

Ujian utama tingkat SMU dilakukan pada 22-26 Maret, dan tingkat SMP pada 29 Maret-1 April. Kemudian ujian susulan dilaksanakan 1 minggu setelah ujian digelar, dan ujian ulangan pada minggu kedua di bulan Mei.

“Kalau gagal juga, artinya siswa tidak memenuhi kompetensi, nantinya bisa mengulang tahun depan, atau ikut program paket A atau B,” tambahnya.

sumber: detiknews




PK Sulit, Ujian Nasional Tetap Sesuai Rencana

30 11 2009

PEMERINTAH seharusnya langsung mengeksekusi ke- putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak penyelenggaraan ujian nasional (UN). Upaya peninjauan kem- bali (PK) hampir dipastikan tidak akan berhasil karena pemerintah tidak mungkin memiliki alat bukti baru.

“Amat mungkin besar di- tolak,” tegas pengamat hukum dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf pada Media Indonesia, kemarin.

PK merupakan upaya hukum yang sifatnya luar biasa.
Untuk dapat mengajukan PK, pemerintah harus memiliki temuan baru yang belum diajukan pada proses peradilan sebelumnya (novum). Atau, pemerintah menemukan kekeliruan yang sangat nyata dan tidak bisa diterima dari segi hukum, filosofi, serta sosiologi yang dilakukan hakim.

“Kalau tidak ada syarat itu, PK tidak bisa,” kata dia.

Pada kesempatan terpisah, pengamat hukum dari Universitas Indonesia Rudi Satrio menilai peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan yang melegalkan pelaksanaan UN harus diganti.
Pasalnya, regulasi itulah yang menjadi payung hukum pemerintah mengajukan PK.

Hal senada disampaikan ketua tim pemantau independen UN Mawardi Effendi di Padang, kemarin. “Pemerintah sebaiknya mengikuti keputusan MA karena memang pelaksanaan UN selama ini tidak terlalu baik,” kata Mawardi yang juga Rektor Universitas Negeri Padang (UNP).

Sementara itu, Mendiknas M Nuh di Surabaya, kemarin, meminta murid agar konsentrasi belajar karena UN 2010 tetap digelar sesuai dengan rencana.

Sumber  : MI, Senin, 30 Nop 2009